RAPAT KOORDINASIKEBIJAKAN KEPEGAWAIAN

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Sekretaris Daerah dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh pejabat harus menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas, serta berkomitmen mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sementara itu dalam pemaparan materi Kepala BKPSDM Erwan Zuganda, SH menyampaikan Rakor ini dilaksanakan sebagai respons atas dinamika regulasi kepegawaian yang terus berkembang, tantangan pengelolaan sumber daya manusia aparatur baik ASN maupun Non-ASN, serta tuntutan peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, rakor juga dilatarbelakangi oleh pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar kebijakan kepegawaian yang diambil dapat berjalan sejalan, terintegrasi, dan implementatif di seluruh organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan rakor kepegawaian ini berlandaskan pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, sertaPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Adapun tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait arah kebijakan kepegawaian, mengidentifikasi isu dan permasalahan aktual di bidang kepegawaian, menyusun langkah strategis serta rencana tindak lanjut, sekaligus memperkuat sinergi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Melalui rakor ini, diharapkan terwujud pengelolaan kepegawaian yang lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kinerja aparatur serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Asn Berakhlak Wujudkan Rejang Lebong Bahagia Dan Istimewa.